Terkait Keputusan Pemerintah Aceh, Masyarakat Kampung Rikit Musara Tolak Relokasi

oleh -
Terkait Keputusan Pemerintah Aceh, Masyarakat Kampung Rikit Musara Tolak Relokasi
Keterangan foto : Reje kampung berserta unsur perintahan Kampung dan masyarakat Rikit Musara Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah mengelar musyawarah keberatan atas keputusan Gubernur Aceh tentang tapal batas.

Bener Meriah | Masyarakat Rikit Musara Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah menolak keputusan Pemerintah Aceh untuk merelokasi masyarakat di kampung tersebut terakit dengan penetapan tapal batas wilayah anatara Kabupaten Bener Meriah – Aceh Utara.

Sebagai bentuk penolakan, Kamis, 1 Juli 2021 Reje kampung berserta unsur perintahan Kampung dan masyarakat setempat mengelar musyawarah keberatan atas keputusan Gubernur Aceh tentang tapal batas.

Reje Kampung Rikit Musara, Sahudin kepada wartawan Jum’at ( 2 Juli 2021) menyebutkan, kami seluruh masyarakat Rikit Musara keberatan dengan keputusan itu, dan kami menolak direlokasi ke daerah lain.

Untuk itu, kami berharap pihak pemerintah menurunkan tim untuk mengkaji ulang dengan pertimbangan jumlah penduduk yang akan direlokasi.

 “Lagi, bangunan tentang pertanggungjawaban dana desa (DD) yang sudah tertuang dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa.” ungkap Sahudin

Kami berharap Pemerintah Aceh dan Kemendagri mendengar aspirasi masyarakat. Sebab jika hal itu dipaksakan kita khawatir terjadi konflik yang akan menimbulkan korban. “Kita akan memperjuangkan daerah kita sampai titik darah penghabisan,“ cetusnya

Sahudin mengaku telah menyurati Gubernur Aceh pada tanggal 1 Juli 2021, dengan tembusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian daerah Tertinggal dan Transmigrasi, DPRA Provinsi Aceh, Bupati Bener Meriah dan DPRK Bener Meriah.

Dalam surat tersebut, intinya masyarakat Kampung Rikit Musara keberatan menerima keputusan Geburnur Aceh mengenai tapal batas yang telah diputuskan oleh Gubernur dengan alasan, masyarakat Rikit Musara telah lama tinggal dikampung tersebut.

Sejak tahun 1980, mereka sudah menetap di kampung tersebut bahkan bangunan-bangunan seperti Sekolah SDN, Masjid, Kantor Desa, Gedung TPA, aset BUMK dan masalah pertangungjawaban dana desa. Oleh karena itu kami memohon untuk diklarifikasi ulang keputusan Pemerintah Aceh terkait tapal batas tersebut, Jelasnya ( Rahman)