Tahapan Pilkada Binjai Dimulai, KPU Siap Ikuti Protokol Kesehatan Covid-19

oleh -

Binjai| Dalam rangka melaksakan pelantikan PPS yang tertunda KPU Binjai melakukan kegiatan Audensi-Audensi dengan Kapolres Binjai AKBP ROMADHONI SUTARDJO SIK, bertempat di Ruang kerja Kapolres Binjai Senin (15/06) pukul 09.00 yang dihadirin Ketua KPU ZULFAN EFENDI ST, ARIFIN SALEH SH.MH. ( Komisioner), ROBY EFENDI ( Komisioner), RISNOFIARDI S.Sos ( Komisioner), serta SARIFUL AZMI SH.MH (Sekretaris). Yang disambut hangat oleh Kapolres Binjai AKBP ROMADHONI SUTARDJO SIK, Kabag OPS Polres Binjai Kompol NGEMAT SURBAKTI,  Kasat Intelkam Polres Binjai AKP SUTARJO B.I MANULANG dan Kanit 1 Sat intelkam Polres Binjai AIPTU HARIADI.

Pada pertemuan Audensi tersebut KPU Binjai menyampaikan beberapa hal  antara lain

1.  sesuai dengan PKPU Nomor  5 tahun 2020 Bahwa tahapan Pemilu akan dimulai hari ini tanggal 15 Juni 2020, dan KPU Binjai akan melaksanakan pelantikan PPS yang sempat tertunda,  dan pelantikan akan dilaksanakan di masing” kecamatan, kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan karena KPU telah melakukan koordinasi dengan pihak Gugus tugas Covid 19.

2.  Pengaktifan kembali para PPK yang sempat tertunda dan akan membentuk PPDP pada tanggal 24 Juni 2020 guna melakukan Coklit.

3.  Masalah anggaran KPU yang kurang karena adanya perubahan terkait Pandemik Covid 19 guna mendukung kerja PPDP dalam Kegiatan Coklit di 37 Kelurahan dam  estimasi PPDP sebanyak 700- 750 orang.

4.  Jumlah TPS Kota Binjai dengan Estimasi jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang sehingga jumlah TPS yang di butuhkan sebanyak 473 TPS.

5.   Mohon bantuan pengamanan dalam kegiatan Pelantikan PPS di masing masing Kecamatan.

Sementara itu Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo SIK mengatakan  Dengan dilanjutkannya  tahapan Pemilu kada serentak pihak Kepolisian Polres Binjai siap mengamankan setiap tahapan, dan akan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup Pelantikan PPS oleh Polsek jajaran, KPU harus memperhatikan Protokol Kesehatan dalam setiap tahapan, dan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan juga akan melakukan pengamanan sesuai dengan protokol kesehatan dan  Polri akan menggandeng TNI dalam giat Pengamanan disetiap tahapan, dan untuk Pola pengamanan menunggu Petunjuk dari Polda Sumut.

Komisioner KPU Roby Efendi yang di temui Beritanusa Senin (15/6) di ruang kerjanya menjelaskan Pilkada lanjutan 2020 akan digelar 9 Desember. Ini dipastikan setelah keluarnya Peraturan KPU (PKPU) nomor  5 tahun 2020 terkait tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan gubernur, walikota dan bupati.

“KPU RI juga telah mengeluarkan SK tentang penetapan pilkada lanjutan. Artinya dasar hukum kami untuk mulai bekerja telah terbit,” sebut Komisioner KPU Binjai Robby Effendi, menjawab pertanyaan media di kantor KPU Jalan Gatot Subroto Binjai.

Menindaklanjuti surat itu, KPU Binjai menurut Robby telah melakukan sejumlah kegiatan terkait persiapan pilkada lanjutan. Diantaranya adalah KPU Binjai telah berkoordinasi dengan Bawaslu kota Binjai dan Gugus Tugas Covid-19 kota Binjai.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan Pemko dan Polres terkait kegiatan terdekat. Ketua KPU Binjai langsung mendatangi Gugus tugas covid dan Bawaslu Binjai,” sebut Robby.

Sebagai pertanda bahwa Pilkada lanjutan kembali digelar, menurut Robby, pihaknya telah mengaktifkan kembali jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan. “PPK dan PPS aktif per 15 Juni. Ini akan memudahkan urusan administrasi terkait honorarium. Jika aktif per 15 juni dipastikan teman-teman itu akan mendapatkan honor untuk bulan Juni,” sebutnya.

Lebih jauh Robby mengatakan semua kegiatan tahapan yang akan digelar oleh KPU Binjai ini harus mematuhi petunjuk teknis tentang standar protokol kesehatan. “Yang paling wajib adalah memakai masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak dan menyediakan thermogun di pintu masuk. Kita patuh dan ikuti protokol,” ucapnya.

Kepada teman-teman penyelenggara di kecamatan dan kelurahan, Robby juga mengimbau agar dalam setiap tugas dan kerja tetap mengutamakan peraturan perundangan sekaligus jaga kesehatan. “Tugas dan tantangan kita cukup berat. Profesional sesuai peraturan sekaligus PPK dan PPS jadi ujung tombak sosialisasi jaga keselamatan warga negara,” urainya. (Raihan)