Perkara Karhutla PT Adei Plantation and Industry Segera Disidangkan

oleh -

Pelalawan |  pelimpahan tahap ll dari Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)  Mabes Polri beberapa waktu yang lalu, kini Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Rabu (1/7) menyerahkan berkas perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT Adei Plantation and Industry tersebut kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk disidangkan.

“Sebelumnya kita telah menyerahkan surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk diperiksa terkait bukti formil maupun materilnya,” ujar Kasie Pidana Umum (Pidum) Kejari Pelalawan, Agus Kurniawan, di Pangkalan Kerinci, Kamis (2/7).

Kata Ia lagi, untuk penanganan kasus ini dibentuk tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berasal dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejari Pelalawan.

“Semua ada 12 JPU dimana, JPU dari Kejagung berjumlah 5 orang sedangkan dari kita (Kejari Pelalawan, Reds) berjumlah 7 orang,” jelasnya seraya menambahkan Kajari Pelalawan Nophy Tennophero South dan Kasie Pidum ikut serta sebagai JPU.

Kembali dijelaskannya, pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Pelalawan untuk jadwal sidang kasus ini.

“Kita akan bersidang perdana pada Hari Rabu, Tanggal 8 Juli 2020, pekan depan,” ungkapnya

Sekedar mengingatkan kasus ini bermula saat terbakarnya lahan konsesi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Adei Plantations and Industry seluas 4,16 Ha di Blok 34 Divisi II Kebun Nilo Barat, Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan pada Hari Sabtu, Tanggal 7 September 2019, yang lalu. Kasus ini langsung ditangani pihak Bareskrim Mabes Polri.

Hampir enam bulan dalam proses penyidikan, akhirnya pada pertengahan bulan Juli dilakukan pelimpahan tahap dua kepada pihak Kejari Pelalawan disaksikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui video kofrence.

Pelimpahan ini disebabkan tempus dan locus delicti berada di Kabupaten Pelalawan dan untuk tersangka adalah korporasi namun tidak ditemukan tersangka perseorangan.

Dalam dakwaan, tersangka korporasi PT Adei Plantation and Industry itu diduga melanggar Primair Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Subsider Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Anton)