Nias Barat | Sejumlah masyarakat penerima bantuan yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa kecewa pasalnya mereka diharuskan membayar uang Rp.50.000,- untuk ongkos angkut, memberikan KTP atau KK sebagai persyaratan sebagai tanda bukti bahwa telah menerima bantuan yang dilaksanakan pada 23 Mei 2020 lalu di desa Lologolu kecamatan Mandrehe kabupaten Nias Barat.
“ Ada sekitar 21 orang yang menerima bantuan berupa 10 kg beras, 2 kg gula dan 2 kg minyak makan namun di kutip biaya angkut dari Gunung Sitoli sampai ke rumah kami sebesar 50 ribu rupiah,” ungkap warga pada Wartawan Jumat Sore (29/5).
Ditambahkan warga, kiranya dalam situasi pandemi covid19 seperti ini masyarakat dibantu tanpa dibebankan biaya. “Kami berharap agar bantuan partai seperti ini kepada masyarakat jangan diminta uang. Dan kepada bapak Ketua Umum Partai Pkb Pusat yang ada di Jakarta, agar bantuan sosial dari partai kita untuk masyarakat kurang mampu jangan diminta ongkos angkut, jika benar benar mau membantu”, harap warga.
Seti Gulo Anggota DPRD Nias Barat dari Partai PKB saat di temui wartawan di salah satu rumah warga di desa lologolu mengatakan Partai PKB kalau memberi bantuan, tidak pernah memungut biaya apapun.
” Saat di bagi bantuan itu saya sudah datang dan saudara Na’aso Daeli selaku Ketua DPC PKB Nias Barat telah mengumumkan bahwa bantuan itu bersumber dari DPP Partai PKB. Saya berharap Na’aso Daeli memberikan penjelasan kepada DPW dan DPP PKB dan harus mempertanggujawabkan atas pengutipan tersebut karena hal itu jelas sudah salah,” kata Seti Gulo .
Sementara itu ketua DPC PKB Nias Barat Na’aso Daeli ketika dikomfirmasi wartawan melalui pesan Whatsapp mengatakan bantuan bansos dari Partai PKB benar sudah di bagikan di Desa Lologolu pada hari sabtu kemarin namun saat ditanya tentang adanya pengutipan biaya ongkos angkut sebesar Rp.50.000,- dijawab, jangan kita chat di wa brow langsung jumpa aja kita dirumah saya, katanya. (Yunianto)
