Penambahan wilayah Bagan Asahan dan Sei Payang Kiri di Khwatirkan Menambah Beban Kerja Pemko Tanjungbalai

oleh -
Penambahan wilayah Bagan Asahan dan Sei Payang Kiri di Kwatirkan Menambah Beban Kerja Pemko Tanjungbalai
Keterangan foto : Ketua Aldo dan Sekjen Satma Ampi Kota Tanjungbalai

Tanjungbalai | Beredarnya berita yang beredar  di media sosial tentang permintaan penambahan  dua wilayah Asahan, Bagan Asahan dan Sei Payang Kiri untuk di masukkan ke wilayah Tanjungbalai menjadi sorotan publik.

Hal ini juga menjadi perhatian Satuan Mahasiswa (SATMA) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Ampi) Kota Tanjungbalai Aldo.

Aldo menyatakan penambahan wilayah tersebut, akan menambah beban kerja pemerintah kota ketika wilayah ini nanti nya benar benar  menjadi wilayah Tanjungbalai, Wilayah yang saat ini saja kewalahan untuk menata nya, kata Aldo kepada awak media Jumat 16/7.

Menurut Aldo, sebaik nya Plt Walikota lebih Fokus kepada pembangunan kota dan berharap tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan.

“Sebaik nya bapak Waris lebih fokus untuk membenahi yang ada saat ini. Mencari solusi agar tidak banjir saat hujan, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, pengerukan parit, perbaikan gorong gorong, agar masyarakat yang sering mengalami banjir bisa terbantu, bukan menambah wilayah kota” Jelas nya

Masih menurut Aldo, ada beberapa hal lain yang membuat kekecewaan yang  di lakukan dalam kebijakan BPK. PLT Tanjungbalai.  Persoalan yang masih hangat saat ini yaitu tentang penambangan pasir ilegal yang marak terjadi. serta menjadi permasalahan nya angkutan transportasi  pasir itu selalu meninggalkan pasir di jalanan yang mengakibatkan para pengguna jalan menjadi terganggu.

“Masyarakat sudah sangat terganggu dan resah. Jangan menunggu jatuh korban di jalanan karena rusak nya akses jalan akibat transportasi pasir. Sebaiknya pak Waris mengevaluasi Dinas Perhubungan. Karena dinas terkait tidak mampu mengambil kebijakan. Dan Pak Waris jangan selalu sibuk dengan penambahan Tenaga Kerja Sukarela. Kalau bapak Plt Walikota tidak mampu bekerja sebaiknya mundur dari jabatan”pungkas nya.

Senada juga dikatakan oleh M. Ryanda Panjaitan S.T, bahwa sudah selayak nya Plt.Walikota Tanjungbalai mulai membenahi birokrasi yang di pimpin nya.  Tidak diam melihat kota ini menjadi kota penghasil debu. yang di akibatkan dari galian C illegal yang sudah menjamur di pelosok kota Tanjungbalai sementara menurut nya  Dinas Perhubungan terkesan mentutup mata dengan persoalan ini, seperti mobil tua pengangkut hasil galian C berlalu lalang seakan menjadi penyebab banyak nya debu di akibatkan dari banyak nya pasir berjatuhan di sepanjang jalan kota ini.

“ Banyak cara atau win win solution untuk mengatasi mobil pengangkut pasir ini. Tapi Dinas perhubungan seakan tutup mata. Hal ini menimbulkan asumsi negatif di masyarakat kalau Dinas terkait sudah mendapat upeti dari pihak penambang. Jadi, kami meminta  Plt Walikota Tanjungbalai  mengevaluasi kinerja kepala DisHub agar  kota ini mendapatkan piagam adipura kedepan nya. Jika truck dan penambang pasir ilegal masih meraja lela ya tutup saja.”tegas nya. (Zulham)