Pelanggaran Bisa Ditekan Kalau Pengawasan Semakin Baik

oleh -489 Dilihat
oleh

Binjai | Ketua Bawaslu Kota Binjai Arie Nurwanto membuka kegiatan sosialisasi pengawasan bagi Pers, Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Se-Kota Binjai Rabu (26/8) di Adella Hall Jalan My Haryono, Jati Karya, Binjai Utara yang berlangsung selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 25 sampai 26 Agustus 2020

Acara tersebut menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah mencuci tangan dan memakai masker  serta  para peserta ditempatkan satu meja hanya tiga orang udangan agar terhindar dari virus Covid19

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia raya serta mars Bawaslu berkumandang tanda di mulainya acara tersebut dan di lanjutkan dengan pembacaan doa. Dalam sambutannya dia menyampaikan bahwa pentingnya peran Media dan LSM dalam Pengawasan Pemilu.

Menurutnya, sinergi dalam pengawasan Pilkada perlu ditingkatkan menjelang penyelenggaraan Pilkada Binjai 2020 guna menciptakan Pilkada yang berkualitas.

” Jika pengawasan semakin baik, maka tingkat pelanggaran bisa ditekan ” ujarnya.

Namun untuk menciptakan hal tersebut, sambung arie ” sangat dibutuhkan peran Pers dan LSM dalam pengawasan Pilkada kali ini. Pihak kami berharap agar kawan-kawan Pers dapat menjadi pemberi informasi awal kepada Bawaslu jika terdapat temuan atau pelanggaran.

Kendati demikian, lanjut Arie ” Bawaslu Kota Binjai siap untuk menerima kritik dan saran dari kawan-kawan terkait kinerja dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada di kota Binjai.

” Kami ingin masyarakat tau bahwa Bawaslu Netral dan Tegas dalam pengawasan Pilkada di Kota Binjai ” tegas Arie.

Ditempat yang sama, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara, yang juga sebagai Narasumber pada kegiatan ini, Faisal Andri Mahrawa, menyambut baik dan meapresiasi kegiatan ini.

Menurutnya, hubungan yang baik ini akan menjadi lebih baik dalam menyongsong Pilkada Binjai yang akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang.

Sebagai Narasumber, Faisal juga membeberkan peran masyarakat dalam Pemilu.

“Misalnya bagaimana pemilih mendapat akses informasi dan masyarakat sebagai Pemilih mendapat akses informasi dari Calon,” urainya, sembari menambahkan jika masyarakat sebagai Pemilih merupakan hak Konstituional.

Faisal juga menjelaskan resiko terhadap penyelenggara Pemilu jika masyarakat tidak dilibatkan.

“Jika masyarakat tidak dilibatkan, maka Pemilu akan menimbulkan konflik kekerasan, serta hilangnya kepercayaan jika masyarakat tidak diikutsertakan, maka akan muncul antipati,” ujar Faisal Andri Mahrawa.

Sedangkan resiko terhadap Demokrasi jika masyarakarat tidak diikutsertakan, menurut Faisal Andri Mahrawa akan terjadi arus balik demokrasi dan akhirnya terjadi apatisme.

Tidak hanya itu, sebagai Pengamat Politik, Faisal Andri Mahrawa juga menjelaskan resiko terhadap masa depan Bangsa.

“Resikonya akan lahir kepemimpinan yang lemah serta legitiminasi dan orientasi kepemimpinan yang lemah,” urai Faisal.

Pelanggaran Pemilu juga disoroti oleh Faisal Andri Mahrawa. Menurutnya, Pelanggaran itu dapat dibagi menjadi Dua, yaitu Pelanggaran berdaya rusak tinggi dan berdaya rusak rendah.

Disebut tinggi misalnya Korupsi Politik, bantuan sosial dari Paslon, munculnya penyalahgunaan kekuasaan serta Money Politic dan isu Sara.

“Kalau itu terjadi sesungguhnya itu merusak moralitas Bangsa,” ujar Faisal.

Sedangkan untuk pelanggaran yang berdaya rusak rendah menurut Faisal adalah Pemasangan atribut yang semena mena yang akhirnya akan mengganggu keindahan Kota dan Pawai (Konvoi) disaat situasi Covid sekarang ini.

Untuk itu, Faisal berharap kepada awak media agar jangan sampai menjadi antek atau menjadi Produsen penyebaran berita Hoax.

“Fungsi pendidikan Pemilu juga sangat penting, seperti bagaimana kita menyampaikan masyarakat bisa melaksanakan hak konstutionalnya,” urai Faisal.

Lanjutnya, Pilkada juga akan rawan bila ada Pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar di DPT, atau sebaliknya.

“Tidak hanya itu, Pemilih Desabilitas tidak mendapatkan hak suara, ada praktek pemberian uang atau barang di lokasi TPS serta C6 tidak didistribusikan serta adanya Ketua atau relawan yang melakukan Bimtek,” tutup Faisal.

Pada kesempatan itu, Baswalu membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan Pers, Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ditutup dengan makan bersama. (Raihan)