Kristian Silitonga: Keterlambatan Pengerjaan Proyek yang Paling Dirugikan Rekanan dan Masyarakat

oleh -60 Dilihat
Kristian Silitonga: Keterlambatan Pengerjaan Proyek yang Paling Dirugikan Rekanan dan Masyarakat
Keterangan foto : Kristian Silitonga S.H

Pematang Siantar | Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sudah memberi imbauan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia agar pembahasan APBD segera dilakukan untuk memacu pembangunan, terutama soal serapan anggaran.Langkah ini perlu dilakukan demi percepatan pengerjaan kegiatan proyek di daerah daerah khususnya di bidang infrastruktur agar tidak terkendala.

Ketua Study Otonomi Politik Demokrasi (SOPO) yang juga sebagai pengamat Kebijakan Politik dan Pemerintahan Kota Pematang Siantar- Kabupaten Simalungun Kristian Silitonga S.H, saat dikonfirmasi melalui telepon, kemarin menyatakan memberi apresiasi setinggi tingginya himbauan yang dikeluarkan Presiden Indonesia.

Namun pada kenyataannya,kata Kristian, keterlambatan serapan anggaran ini tetap terjadi khususnya di Kota Pematang Siantar. Hal ini, katanya, disebabkan tarik menarik kepentingan, sehingga kebijakan politik anggaran dari pemerintah yang tidak jelas, berdampak pada pengalokasian anggaran program ditambah kapasitas Organisasi Perangkat Daerah( OPD) terkait yang terkesan lamban, menambah sulitnya arahan Presiden tercapai. Ini, sebut Kristian berdampak kepada pengambilan keputusan para pemimpin yang bermuara pada teori “kong kalikong bagi bagi kue” yang menyebabkan pembangunan menjadi terbengkalai.

Masih menurut Kristian Silitonga, bahwa sejatinya kalau semua pihak mau jujur,  teori tarik menarik kepentingan bagi bagi proyek berhubungan dengan kekuasaan, karena amatan dari kejauhan semua proyek ini  dibagi bagi berdasarkan kekuasan yang memiliki grup grup kepentingan terbatas, sehingga prinsip prinsip transparansi, akurasi, efesiensi dan akuntabilitasnya tidak ada yang jelas.Ke depan yang menjadi taruhan adalah kualitas pekerjaan karena dilaksanakan dalam waktu pelaksanan yang terbatas, dan sesungguhnya yang sangat dirugikan sebenarnya adalah pihak ketiga dan warga masyarakat.

Baca Juga : Resfon Cepat Tim SAR Polda Sumut evakuasi Warga terdampak Banjir

“Saya sebagai pengamat Kebijakan Politik di Pematang Siantar – Kabupaten Simalungun prihatin kepada rekan rekan pihak ke tiga karena menjadi korban dari sebuah ujung kebijakan, misalnya kontrak sering lewat, kalau ada temuan di lapangan selalu pihak ke tiga yang jadi korban padahal akar masalahnya terletak dari keterlambatan SKPD,” kata Kristian.

“Ada satu pihak lagi yang sangat dirugikan dalam hal ini, yaitu masyarakat karena sebagai pengguna sarana dan prasarana dari hasil pembangunan menggunakan dana APBD. Misalkan kalau pengerjaan tembok penahan tidak bagus maka bisa mengakibatkan longsor. Kalau pekerjaan drainase tidak baik maka genangan air akan terus dialami masyarakat.Kalau pengaspalan tidak baik maka jalan akan terus rusak dan lain sebagainya,” paparnya.

“Sebenarnya semua regulasi terkait pekerjaan sudah ada aturannya di kontrak kerja dari penguasa anggaran kepada pihak ketiga, namun banyak pengusaha menjadi seperti makan buah simalakama dalam pelaksanaan proyek dari Dinas PU, Tarukim dan Dinas Pendidikan. Misalnya di papan proyek tidak ada rentang waktu yang jelas,  tetapi dipaksakan untuk memenuhi target sehingga hasilnya tidak Presisi sesuai dengan motto Kapolri, ” pungkasnya.

Di tempat terpisah salah satu rekanan berinisial (L) yang namanya tidak mau disebutkan saat dikomfirmasi, memberi apresiaai kepada  Ketua Study Otonomi Politik Demokrasi (SOPO) yang juga sebagai pengamat Kebijakan Politik dan Pemerintahan Kota Pematang Siantar- Kabupaten Simalungun Kristian Silitonga S.H, kami dari rekanan dilapangan sering disudutkan, semoga pendapat Kristian Silitonga menjadi perhatian khusus, oleh Pemko Siantar ke depannya, tutur L. (Maringan)