KPU Kerja sama PWI Deli Serdang sosialisasikan Pilkada 2024

oleh -
oleh
KPU Kerja sama PWI Deli Serdang sosialisasikan Pilkada 2024

Lubukpakam | KPU Deliserdang kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Deliserdang, mengelar sosialisasi Pemilu sebagai strategi alternatif meningkatkan kesadaran demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deliserdang 2024, Kamis (31/10/2024) di Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubukpakam.

Sosialisasi yang dihadiri puluhan keluarga wartawan yang tergabung di PWI Deliserdang, bersama para wartawan yang bertugas liputan di Lubukpakam sekitarnya serta masyarakat sekitar, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak, 27 November 2024 mendatang.

Ketua PWI Deliserdang, Lisbon Situmorang didampingi Sekretaris, Edward Limbong dan panitia kegiatan, H Kali Ahmad Harahap, menyampaikan terimakasih kepada KPU Deliserdang atas kerjasama dan memberi kepercayaan kepada PWI Deliserdang, untuk turut mensosialisasikan Pilkada serentak 2024, guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Deliserdang.

Baca Juga : Kapolda Sumut Berikan Arahan dan Motivasi kepada Personel Polres Simalungun

Lisbon menambahkan, kepada rekan wartawan diharapkan agar tetap menjalankan perannya sebagai sarana pendidikan politik yang baik dengan tetap menjaga indenpendensi dan sikap kritis, tidak terjebak menjadi alat kampanye pihak-pihak yang berkompetisi, apalagi menjadi sarana kampanye negatif.

Pada sisi dialog, wartawan yang tergabung PWI Deliserdang, Desra Gurusinga mengusulkan agar kedepan Pemerintah maupun KPU pusat dapat menyedikan kolom kotak kosong pada surat suara Pilkada, sehingga para Pemilih yang tidak setuju dengan para Paslon yang ditetapkan, dapat mencoblos kolom kotak kosong.

Dijelaskan, apabila ada 3 Pasangan Calon (Paslon) yang ditetapkan pada Pilkada, padahal masyarakat pemilih tidak menyetujui diantara ketiga paslon.

Baca Juga : Plt Bupati Simalungun Sambut Kunjungan Kapolda Sumut di Tanoh Habonaron do Bona

Disarankan untuk Pemilu yang akan datang, para stakeholder yang terlibat pada Pemilu dapat membuat Undang-Undang yang menyediakan adanya kolom kotak kosong, sebagai pilihan bagi pemilih yang tidak setuju diantara 3 Paslon yang ditawarkan. (Zul Harahap)