KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Tanah di Munjul Cipayung Jakarta Timur

oleh -
KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Tanah di Munjul Cipayung Jakarta Timur
Keterangan foto : Wakil Ketua KPK Lili Pentauli Siregar Didampingi Plt. Jubir KPK Ali Fikri dalam Konferensi Pers, Rabu (2/6/2021) di Kantor KPK Jakarta. Foto : Yanto/beritanusa.

Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Adonara Propertindo Anja Runtunewe (AR) tersangka kasus korupsi pengadaan lahan di daerah Munjul Kelurahan Pondok Rangon Cipayung Jakarta Timur.

Anja Runtunewe ditahan 20 hari ke depan sejak 2 Juni hingga 21 Juni 2021 di Rutan Polda Metro Jaya Jakarta.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pentauli Siregar dalam Konferensi pers yang digelar, Rabu (2/6/2021) di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang dan satu korporasi (BUMD) sebagai tersangka iaitu, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan (YRC), Dirut PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR) dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA).

Terkait hal itu, sebelumnya Tim Penyidik KPK telah memeriksa sebanyak 46 saksi dan melakukan upaya paksa menahan tersangka AR.

“Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka AR ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai 21 Juni 2021 di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Lili.

Terkait kasus pengadaan lahan ini BUMD diduga melakukan tindakan melawan hukum, dengan cara, antara lain; tidak adanya kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukan kajian apresial yang didukung peraturan-peraturan yang berlaku dan proses pengadaan lahan diduga tidak sesuai dengan SOP dan persyaratan perjanjian awal.

Atas perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 152.5 milyar.

Ditemukan juga, diduga penggunaan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi AR bersama pihak terkait lainnya, antara lain untuk membeli sebidang tanah dan kendaraan mewah.

Para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang perubahan Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) c (1) KUHP. (yanto)