KPK Sita 503,8 Ha Lahan Kebun Sawit Milik Tersangka Nurhadi

oleh -

Jakarta | Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyita sedikitnya 503,8 hektar lahan kebun sawit terkait tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Acara penyitaan tersebut disaksikan Notaris/Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), Perangkat Desa setempat, pihak pengelola dan yang menguasi lahan sawit untuk mengetahui dan mastikan legalitas dan lokasi terkait aset yang berkaitan dengan kepemilikan tersangka.

Ketua KPK Firli Bahuri melalui Juru Bicara Penindakan Ali Fikri, 503,8 hektar lahan kebun sawit tersebut, berada di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

Selain lahan kebun sawit, sejumlah dokumen penting yang merupakan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus suap dan gratifikasi juga disita KPK.

“Luas lahan kebun sawit yang dilakukan penyitaan kurang lebih sekitar 530,8 hektar, keberadaannya menyebar di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Pafang Lawas Sumatera Utara,” kata Ali dalam siaran persnya, Kamis (13/8/2020) di Jakarta.

Saat ini, pada lahan kebun sawit tersebut telah dipasang tanda papan penyitaan KPK. KPK mengingatkan, agar siapapun dilarang memasuki areal lahan dengan tujuan mengambil dan memanfaatkan hasil sawit tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Sekalipun, saat ini dalam penyitaan penyidik KPK, operasional perkebunan yang melibatkan masyarakat setempat masih tetap berjalan normal seperti biasa,” ujar Ali.

Sebelumnya, Nurhadi dan kawan-kawan diduga terlibat tindak pidana korupsi terkait suap dan gratifikasi pada Tahun 2011-2016 saat yang bersangkutan menjabat Sekretaris Mahkamah Agung.

Dalam kasus tersebut, tiga orang telah dijadikan tersangka oleh KPK yaitu, Nurhadi, Rezky Herbiyono (RHE) swasta (menantu Nurhadi) dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO). (Yanto).