Ketua DPRD Simalungun: Atasi Kerusakan Infrastruktur Jalan Rusak Tidak Bisa Diandalkan Dari APBD

oleh -
Ketua DPRD Simalungun: Atasi Kerusakan Infrastruktur Jalan Rusak Tidak Bisa Diandalkan Dari APBD
Keterangan foto : Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani,SH.( Susan/beritanusa)

Simalungun | Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani SH membantah bahwa Dewan sudah memberikan ijin prinsip atas permohonan Pemkab Simalungun yang akan melakukan pengajuan pinjaman dana ke PT. Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ) sebesar Rp 700 M. Namun, dirinya selaku ketua DPRD Simalungun menyatakan bahwa legislatif akan mendukung langkah-langkah Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH dalam membangun Simalungun, termasuk bila pemerintah daerah berniat untuk mengambil langkah melakukan pinjaman dana ke lembaga keuangan tertentu.

Hal ini dikatakan Timbul Jaya Sibarani, Rabu ( 9/6/2021) di ruang kerjanya, menyikapi beredarnya kabar bahwa Pemkab Simalungun sudah mendapat persetujuan dari PT SMI, selaku lembaga keuangan tempat Pemkab Simalungun mengajukan pinjaman dana, untuk mengucurkan pinjaman sebesar Rp 700 M.

” Belum ada dibahas, karena itu masih wacana.Kalau berhutang untuk kebutuhan daerah yang urgen mengapa tidak?,” ujarnya.

Lebih jauh Timbul mengibaratkan sebuah daerah itu seperti sebuah rumah tangga.” Kalau mau disederhanakan, antara eksekutif dan legislatif serta masyarakat ini bisa diibaratkan seperti sebuah rumah tangga. Ada suami, istri,anak dan pembantu, yang semuanya saling berkaitan. Andaikan untuk memajukan usaha misalnya suami dalam hal ini eksekutif ingin berhutang ke bank,maka tentu saja suami akan meminta persetujuan kepada istri ( legislatif ), dan semua itu untuk kemajuan anak ( masyarakat ) sambil melihat urgensi dan kemampuan untuk membayarkan hutang.Jadi tidak ada yang salah dengan berhutang, apalagi ini masih dalam batas wacana.Hanya saja menurut saya berhutang itu harus mempunyai konsep dan tujuan yang jelas,”kata Timbul Jaya.

Menyinggung tentang infrastruktur jalan yang rusak sepanjang 1.038 Km, Timbul Jaya Sibarani mengatakan Kabupaten Simalungun sesungguhnya membutuhkan 1,38 T.

“Kalau kita lihat kerusakan infrastruktur jalan yang rusak di Simalungun sepanjang 1.038 Km,dan itu kita hitung membutuhkan  anggaran Rp 1 M/km, maka kabupaten Simalungun sebenarnya membutuhkan Rp1,38 M untuk mrmperbaikinya.Dengan kondisi keuangan seperti sekarang, mau sampai kapan ini berakhir,”? Ujar ketua DPRD yang menakhodai Partai Golkar Kabupaten Simalungun ini.

Timbul Jaya juga menambahkan, meski misalnya Kabupaten Simalungun mengandalkan APBD dengan menyisihkan 60 hingga 70 persen anggaran untuk perbaikan jalan, menurutnya itu tidak akan mampu mengatasi infrastruktur yang rusak.Hal ini malah disebutnya akan  memperpanjang jalan-jalan yang rusak.

Ketua DPRD Simalungun ini menyebutkan, kalaupun  sebelumnya bupati menyatakan Simalungun butuh dana Rp 700 M untuk perbaikan jalan yang rusak, itu dengan pertimbangan bahwa pemerintah bisa memilih mana jalan-jalan yang prioritas dalam pergerakan perekonomian daerah, khususnya sentra-sentra pertanian untuk memperlancar pengangkutan hasil-hasil pertanian.

” coba bayangkan bila Rp700 M saja bisa terpenuhi dari kebutuhan Simalungun, yang sesungguhnya membutuhkan anggaran Rp 1,38 T. Seandainya bisa didapatkan dari pinjaman itu, maka akan bisa mengatasi sekitar 70 persen dari kerusakan infrastuktur jalan di Simalungun. Hal itu sangat berpengaruh pada peningkatan perputaran roda perekonomian daerah ini,” tukas Timbul Jaya.

“Dengan alasan itu, maka wacana Pemkab Simalungun yang berniat untuk mengajukan pinjaman dana ke lembaga keuangan bisa saja dipertimbangkan.

Tetapi kami akan membahasnya sesuai tata tertib dan ketentuan yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, secara terpisah, anggota DPRD Simalungun dari komisi III, Drs Lindung Samosir saat dikonfirmasi membantah tentang beredarnya  kabar di kalangan masyarakat  bahwa PT SMI sudah menyetujui akan mengucurkan dana Rp 500 M dari Rp 700 M yang diajukan.Ini disebutkan karena dewan sudah menyetujui Pemkab Simalungun mengajukan pinjaman dana

kepada PT.SMI.

” Tidak ada itu.Bahkan kami belum ada menjadwalkan kapan mulai membahasnya, jadi tidak mungkin sudah ada persetujuan dana Rp 500 M yang berasal dari pinjaman PT SMI itu kepada Pemkab Simalungun,” katanya singkat. (Susan)