Binjai | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, belum mengizinkan sekolah tatap muka. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi penanganan Covid-19.
Ucapan itu disampaikan Edy Rahmayadi saat berkunjung ke Posko Penanganan Covid-19, percisnya dk kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Binjai Timur, Rabu (19/8).
Disebutkan Edy Rahmayadi, keputusan untuk tidak membuka sekolah, diambil berdasarkan hasil musyawarah dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pakar anak, dan pihak terkait lainnya.
“Dari musyawarah itu, ternyata sangat tidak disarankan membuka sekolah. Sehingga kita sepakati untuk tidak membuka sekolah, dan ini sesuai juga dengan intruksi presiden (Inpres),” ujar Edy.
Meski ini sudah ditegaskan, kata Edy, tetapi masih ada daerah yang membuka sekolah. “Ini sedang saya tindak lanjuti. Jika Kota Binjai ingin membuka sekolah, barus izin Gubernur dulu. Kalau membuka tanpa izin Gubernur, saya akan minta Kapolda dan Pangdam untuk tangkap Walikota,” tegasnya.
Tak hanya itu, Edy Rahmayadi juga menekankan kepada Pemko Binjai agar menerapkan protokol kesehatan, terlebih untuk tetap menggunakan masker saat berada di luar rumah.
“Berikan teguran lisan, tertulis, dan tindakan sosial. Jika masih membandal, harus dikenakan sanksi atau denda Rp100 ribu. Soal denda ini, nantinya Pemko Binjai harus bekerja sama degan Kepolisian dan Kejaksaan. Agar dapat disepakati, mau digunakan untuk apa uang hasil denda ini,” pungkasnya.
Edy juga menegaskan, agar Posko Covid-19 segera dievaluasi. “Kepala posko harus Kepala Dinas. Karena kepala posko menjadi Walikota di luar jam dinas. Sekarang ini kita tidak main-main,” cetusnya.
Edy juga menyarankan, agar Pemko Binjai segera memanfaatkan APBD tahun 2020. “Sekarang ini di tengah masyarakat, lebih banyak barang daripada uang. Karena itu, segera realisasikan APBD agar uang itu beredar di masyarakat. Paling tidak serapan APBD Binjai saat ini sudah harus 70-an persen,” urainya.
Sementara itu, Sekda Kota Binjai Mahfullah memperlihatkan para personel, ruang data, dapur umum, armada, dan tempat istirahat para personel kepada Gubsu.
Selain itu, Mahfullah juga menyampaikan, bahwa Pemko Binjai sudah menjalankan semua turunan regulasi yang diterapkan pemerintah pusat. “Terkahir kami menerapkan peraturan walikota tentang wajib masker,” ujar Mahfullah.
Terkait kasus terkonfirmasi Covid-19 masih tinggi, Mahfullah mengakui, hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. “Selain kurangnya kesadaran masyarakat, peningkatan kasus juga disebabkan kontak erat masyarakat Binjai dengan masyarakat luar,” ungkap Mahfullah. (Ria/Raihan)
