Asahan | Kantor Pos Indonesia Kisaran melakukan Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, Senin, (22/3/2021) di Ruang Kerja Bupati Asahan Jalan Sudirman Kisaran.
Audiensi tersebut ditetima Bupati Asahan H. Surya, B. Sc. didampingi Pj. Sekretaris Daerah Drs. Jhon Hardi Nasution, M. Si., Kepala Dinas Kominfo H. Rahmat Hidayat Siregar, S. Sos., M. Si. dan Kadis Dukcapil Drs. Suprianto, M. Pd..
Kepala Kantor Pos Indonesia Kisaran Kuswanto menyampaikan tujuan dari audiensi untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Asahan perihal pengantaran dokumen kependudukan melalui sistem COD.
Menurut Kuswanto, sistem COD tersebut sudah diberlakukan di Kantor Pos Kisaran dan siap melakukan pengantaran dokumen kependudukan ke pemilik dengan alamat yang dituju dengan biaya relatif murah.
Hal ini dimaksud untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Asahan, untuk tidak bolak-balik ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
Selain itu, pihaknya juga ingin menjalin kerjasama dalam pembayaran PBB melalui Kantor Pos, yang mana saat ini outlet kantor pos yang dimiliki sudah ada di setiap kecamatan di Kabupaten Asahan.
Bupati Asahan H. Surya, B.Sc. mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas tawaran kerjasama yang diberikan Kantor Pos Indonesia Kisaran, untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Asahan menerima dokumen kependudukan dan pembayaran PBB. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mengkaji ulang terkait hal tersebut demi kepentingan masyarakat kebanyakan.
Dan untuk pembayaran PBB melalui kantor pos, Bupati Asahan mengatakan kepada Kantor Pos Kisaran agar melakukan komunikasi dengan dinas terkait.
“Semakin dekat masyarakat Kabupaten Asahan membayar PBB, semakin bagus,” ujar Surya sembari berharap agar pihak kantor Pos menjalin komunikasi dengan instandi terkait.
Bupati Asahan berpesan kepada Kantor Pos Kisaran, ikut mendorong masyarakat agar dalam setiap peristiwa yang berkaitan dengan dokumen kependudukan seperti KK, KTP-e, Akte Kelahiran dan lainnya dapat dipenuhi tanpa mengurangi hak masyarakat.
Hal itu dimaksudkan agar seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan memudahkan segala urusan sebagai warga negara.
“Tidak ada alasan masyarakat Kabupaten Asahan tidak memiliki dokumen kependudukan, karena Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan telah memiliki blanko yang cukup,” tegas Surya.
Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. (Yanto).
