Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Ternak Sapi Dinas Peternakan Asahan Ditahan

oleh -
Dua Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Ternak Sapi Dinas Peternakan Asahan Ditahan
Keterangan Foto : Tampak Tersangka MS Dikawal Ketat Memasuki Mobil Tahanan Kejari Asahan untuk Dilakukan Penahanan, Rabu (18/8/2021). Foto : Yanto/beritanusa.

Asahan | Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan menahan 2 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan ternak sapi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2019, Rabu (18/8/2021).

Kedua tersangka masing-masing MS (38) warga Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap merupakan rekanan dan NS (38) warga Kelurahan Mekar Baru Kisaean Barat merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan Alwi, S. H., M. H. melalui Kasi Intel Josron S. Malau mengatakan, penahanan kedua tersangka sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun untuk tersangka NS dilakukan tahanan kota karena alasan kemanusiaan.

Menurut Josron MS disangkakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, NS disangkakan Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Josron menjelaskan, bahwa pada Tahun 2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan melaksanakan Program peningkatan produksi hasil pertanian yang salah satunya adalah pengadaan ternak sapi di Kecamatan Sei Dadap dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk pengadaan 80 (delapan puluh) ekor ternak sapi jenis kelamin betina dan pengadaan pakan ternak, dengan spesifikasi teknis sapi Peranakan Ongole (PO), tinggi sapi minimal 113 cm, usianya antara 18 bulan- 24 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Nina Syahraini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang kemudian pengadaan tersebut dikerjakan oleh CV. Bangkit Sah Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp.968.700.000,- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana kontrak Nomor: 06/SP/P.APBD-DISNAKKESWAN/XI2019 tanggal 26 Nopember 2019 antara Nina Syahraini dengan Muhammad Sahlan (Direktur CV Bangkit Sah Perkasa).

Namun dalam pelaksanaannya sapi yang diserahkan MS (Direktur CV Bangkit Sah Perkasa) kepada NS selaku PPK bukanlah sapi betina jenis Peranakan Ongole (PO) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak.

Adapun hal tersebut terjadi karena sejak proses pelelangan telah mengarahkan kepada CV Bangkit Sah Perkasa sebagai pemenang sehingga panitia pelelangan yang mengetahui hal tersebut sengaja mengabaikan tahapan pelelangan seperti persyaratan pengalaman perusahaan minimal 2 (dua) tahun, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam hal itu, PPK yang dibantu Tim Teknis dan Panitia Penerima Hasil tidak melakukan pemeriksaan secara detail dan terperinci terhadap sapi yang diserahkan MS, sehingga atas perbuatan tersebut mengakibatkan pembayaran harga atas sapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan menjadi kemahalan dan berdampak terjadinya Kerugian Keuangan Negara Cq. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Asahan yaitu sebesar Rp.615.926.429,00 (enam ratus lima belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-25/PW02/5.1/2021 tanggal 19 Juli 2021. (Yanto).