Dis Hut Propsu KPH Wil I Stabat, Sosialisasi Tingkat Tapak dan Fasilitas Pengelolaan Perhutanan Sosial

oleh -
oleh
Dis Hut Propsu KPH Wil I Stabat, Sosialisasi Tingkat Tapak dan Fasilitas Pengelolaan Perhutanan Sosial
Keterangan foto : Photo bersama peserta sosialisasi berjumlah 50 orang terdiri dari 4 kecamatan,pantai Labu kecamatsn Petcut sei tuan Gunung Meriah dan lainnya dengan paranara sumber serta Ir.. Puji Hartono ( Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Wil, Kamis (13/10/2022)di aula Ancle Sam's Resto di Lubuk Pakam.

Deli Serdang | UPT. Kesatuan pengelolaan Hutan wilayah Stabat, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatra utara, Sosialisasikan Tingkat Tapak dan fasilitas pengelolaan Perhutanan Sosial, Kamis (13/10/2022), di Uncle Sam’s jalan Diponegoro no 72  Lubuk pakam berjalan sikses.

Acara tersebut dipandu oleh moderator dari Universitas  Sumatra Utara Dr. Oding Affandi  membuat sejumlah  50 orang peserta dari beberapa kecamatan ,desa,   terlihat tertip dan serius untuk mencerna sosialisasi yang akan berlangsung, dengan nara nara sumber sebelumnya sudah hadir di ruangan Menunggu giliran untuk memberikan Wejangan sesuai porsi masing masing setelah persilakan oleh moderator.

Imam Suwarjono salah satu nara sumber dari , Balai pemamfaatan Hutan Lestari kementrian LHK mensosialisasikan tentang peraturan peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI no 9 tahun 2021 terbaru pengganti peraturan no 83/ MEN LHK/SETJEN/KUM.I /10/2016.Tentang pengelolaan Perhutanan sosial kepada KPS selaku  pemegang izin persetujuan PS sesuai dengan peraturan itu.

Dalam pengelolaan perhutanan sosial perlu dilakukan penyusunan rencana dan pengembangan usaha dalam fasal 107 peraturan tersebut. Kemudian PPS dalam melakukan pemungutan dan pemampaatan hasil hutan wajib membayar penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) kepada Negara dengan besaran pembayaran PNBPsesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan.

Sisi lain Nara sumber ke dua ,Rita Safitri kristina Sinaga S. Hut. dari Balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan Kementrian LHK mensosialisasikan tentang Pengusulan Perhutanan Sosial ( PS)  dan penyusunan rencana klola perhutanan sosial (RKPS) dan rencana kerja tahunan ( RKT) ditambah dengan pembahasan tentang pembahasan pengusulan PS, pengusulan RKPS serta RKT dan peraturannya.

Sedang dari Bapeda litbang kabupaten Deli Serdang dipaparkan oleh Denrit Shinta Ramayanti SE. tentang kebijakan Pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam mendukung Perhutanan Sosial ( PS)  ,Peraturan terkait dukungan pemerintah daerah dalam mendukung program PS.

Baca Juga : Pemkab Asahan Sambut Kunker TP PKK Kabupaten Mandailing Natal

Pemberian bantuan dari Pemkab Deli Serdang dalam pengelola pengembangan Ekowisata dan usaha ekonomi produktif di Kabupaten Deli Serdang,serta peran stokholder terkait dalam pengembangan ekowisata dan usaha ekonomi produktif di kabupaten Deli Serdang.

Ir. Puji Hartono, MSi. Selaku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah I, disela Sela acara Menerangkan bahwa kegiatan ini adalah program pusat dengan peraturan baru yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan kelompok tani hutan yang telah diberi izin dan kelompok masih dalam usulan .

” Kita mengharapkan Kepada kelompok Tani hutan yang  telah mengantongi persetujuan  alias Izin agar segera operasi melestarkan hutan sekaligus meningkatkan  kesejatraan mereka”.

Khusus di Deli Serdang sudah Ada 5 klompok Tani hutan yang telah mendapat persetujuan Dari Kehutanan Dapat mengelola ,melestarikan Serta meningkatkan kesejatraan Mereka dari Kawasan hutan itu.Yakni Dari Kecamatan Percut Dan Kecamatan Pantai labu Dan Ada 12 kelompok lagi masih dalam usulan.tambahnya. (Zul Harahap)