Diduga Mafia Tanah, Oknum Kades Diancam 6 Tahun Penjara

oleh -
Diduga Mafia Tanah, Oknum Kades Diancaman 6 Tahun Penjara
Keterangan foto : Kapolres Batu Bara AKBP H Ikhwan Lubis SH MH mengelar Konferensi Pers terkait Kasus dugaan Mafia Tanah oleh Oknum Kepala Desa

Batu Bara | Kapolres Batu Bara mengelar Konferensi Pers terakait Kasus dugaan mafia tanah Oknum Kepala Desa (Kades) Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara di Mako Polres Batu Bara, Rabu(26/05/2021).

Kapolres Batu Bara AKBP Ikhwan Lubis SH MH turut didampingi Wakapolres Kompol Rudy Chandra SH MM, Kasat Reskrim AKP Fery Kusnadi SH MH, Kasubbag Humas AKP Niko Siagian ST SH, Kanit Tipiter Ipda Jimmy Sitorus, Para Personil Sat Reskrim Polres Batu Bara dan terlihat para Wartawan, Media Online, cetak dan TV  Kabupaten Batu Bara.

Kapolres Batu Bara AKBP H Ikhwan Lubis SH MH menjelaskan pada tanggal 13 Oktober 2020, Kades AS(51) mengeluarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik desa, dimana surat tersebut dipergunakan untuk memberi ijin kepada Kelompok Tani (KUBE) Harapan Jaya yang beranggotakan 14 Orang yang masih mempunyai hubungan saudara antar satu dan lainnya,

“Objek tanah dimaksud, Kades AS mengklaim bahwa tanah seluas lebih kurang 14 ha, yang berada di Dusun VI, Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, adalah aset Desa tanpa didasari surat apapun”,jelas Kapolres.

Diuraikan Kapolres, dimana objek tanah tersebut juga diklaim oleh IS (57) warga Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara miliknya di dasar dengan 6 lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1988 dan dilengkapi kwitansi pembayaran hahun 1988.

Sebelumnya, Kades AS menerbitkan surat perjanjian pinjam pakai objek tanah tersebut kepada Kelompok Tani (Poktan) Kube Harapan Jaya, dimana IS (57) juga pernah menyampaikan bahwa Objek tanah tersebut adalah milik nya, namun Kades AS dan Poktan Kube Harapan Jaya tidak menghiraukan surat kepemilikannya dan tetap menerbitkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

“Tersangka dipersangkakan melanggar pasal 263 Ayat (1), (2), dari KUHPidana dengan ancaman hukuman Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun”,sampai Kapolres.

Adapun Barang Bukti, 6 lembar Surat Keterangan Tanah Tahun 1988, 5 lembar Kwitansi Pembayaran, 1 Bundel Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Desa. (Yusuf)