Cegah Penularan Covid-19, Pemkab Asahan Berlakukan PKMBM

oleh -
Keterangan Foto : Pemkab Asahan Gelar Rapat Pemberlakuan PKMBM, Jumat (19/2/2021) di Gedung Satgas Covid-19 Asahan. (Foto : Rizki/Beritanusa).

Asahan | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Covid-19 akan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PKMBM) di seluruh wilayah Kabupaten Asahan.

Pemberlakuan PKMBM itu tercetus dalam rapat bersama antar kedua lembaga itu, Jumat (19/2/2021) di Gedung Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Jalan A. Yani Kisaran.

Asisten II Bidang Ekbang Drs. Bambang Hadi Suprapto, menyampaikan, pemerintah akan segera memberlakukan PKMBM karena Kabupaten Asahan sudah memasuki Zona Orange, artinya sudah ada banyak masyarakat Asahan yang terpapar Covid-19.

Menurut Bambang, pemberlakuan pembatasan ini bukan berarti memberhentikan seluruh kegiatan, tetapi mengurangi sebagian kegiatan seperti makan dan minum di restoran.

Untuk layanan makanan melalui pesan tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran, pembatasan jam operasional untuk pusat pembelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Bambang meminta kepada Satpol PP untuk menjalankan tugas di 5 Kecamatan yang sudah berada di Zona merah yang ditetapkan Dinas Kesehatan dalam bertindak supaya adil dan tidak ada menimbulkan kecemburuan dalam menerapkan Pembatasan ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Azmi diwakili Mu’ad Fauzi Lubis mengatakan kepada seluruh Camat untuk mengawasi Dana Desa untuk penangan Covid-19 karena dana tersebut berasal dari sumber pendapatan desa lainnya melalui APBDes dan dana kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Asahan.

“Diharapkan kepada Camat untuk mengikuti aturan yang sudah dijelaskan kepada Pendamping desa dalam penerapan dana desa untuk Covid-19,” harapnya.

Kepala Satpol PP Sofyan Manulang melalui Kabid perundang – undangan Daerah Indriyati, S.H. akan tetap memberlakukan Perbup 30 Tahun 2020 atas perubahan Perbup 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Asahan.

Satpol PP akan mnerikan sanksi dan penegakan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar peraturan dengan terlebih dahulu melakukan imnauan kepada mereka.

Sanksi administrasi berupa uang sebesar Rp. 100.000 untuk masyarakat dan Rp. 300.000 untuk pelaku usaha dimana dana tersebut akan dimasukkan ke kas daerah di Bank Sumut dengan Nomor Rekening 26001020016610 paling lama 1 X 24 Jam, dan untuk pelaku usaha apabila tetap dilanggar akan ditutup usahanya.

Turut hadir pada rapat tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Nirwan Pase, OPD-terkait penanganan Covid-19 dan seluruh Camat se-Kabupaten Asahan. (Rizki)