Bupati Simalungun Sediakan Lahan 120 Hektar untuk Lokasi Pengembangan Kepariwisataan di Danau Toba

Simalungun | Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga,SH menyampaikan bahwa, Pemkab Simalungun siap sediakan lahan 120 Hektar demi mendukung pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan pariwisata Danau Toba di wilayah Simalungun yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati dalam kata sambutannya saat menggelar mengelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), membahas perkembangan isu dan tindak lanjut pengembangan Daerah Kawasan Stratetgi Pariwisata Nasional (DKSPN) Danau Toba di wilayah Simalungun, Rabu (9/6/2021) di Inna Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumut.

“Kita telah menyediakan 120 hektar lahan untuk lokasi pengembangan kepariwisataan di Danau Toba dan kita berharap Kemenko Marvest dan Badan Pelaksanaan Otorita Danau Toba (BPODT) mendukung dan segera mengambil action serta secepatnya mengeksekusi lahan tersebut menjadi kawasan pariwisata,” ujar Bupati.

Menanggapi isu perkembangan di Kota Wisata Parapat, Bupati menyampaikan pihaknya siap mendukung program pemerintah pusat agar percepatan pembangunan kepariwisataan di Simalungun berjalan lancar.

Bupati juga meminta kepada instansi terkait di jajaran Pemkab Simalungun untuk pro aktif menyikapi program pembangunan dari Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata Danau Toba di Kabupaten Simalungun.

Bupati pada momen itu juga menyampaikan terimakasih kepada Kemenko Marvest melalui Assiten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Sartin Hia dalam membahas isu dan tindak lanjut pengembangan daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Danau Toba khususnya di wilayah Simalungun.

Sementara itu,  Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Marvest Sartin Hia menyampaikan lima isu pokok bahasan yang perlu untuk dibahas dan ditindak lanjuti, pertama, perkembangan pekerjaan penataan kawasan ruang terbuka Pantai Bebas Parapat dan Atsari.

Kedua, perkembangan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba Wilayah Simalungun, ketiga, Perkembangan penertiban pedagang di Kawasan Pengasingan Soekarno Parapat, ke empat, pengelolaan benda dan bangunan cagar budaya Pengasingan Soekarno di Parapat dan ke lima traffic managemen di kawasan Danau Toba.

Pada rapat koordinasi itu turut pula dipaparkan progres pembangunan saluran drainase dan penataan trotoar, pembangunan ruang publik Pantai Bebas Parapat, Dermaga Atsari Parapat oleh Kementerian PUPR dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara serta rencana pengembangan wisata Danau Toba.

Dalam kesempatan itu, tampak hadir dari Kementerian Perhubungan melalui Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Batara, Dirut BPODT Jimmi Bernando Panjaitan, Direktorat Freservasi Wilayah Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR Siti Marsiah, Balai Besar PJN II Wilayah Sumut diwakili Asep Tahyan, Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Simalungun dan undangan terbatas serta mengikuti protokol kesehatan.

Secara virtual zoom,  rakor juga diikuti oleh Kementerian Desa dan Kementrian Perhubungan. (Susan).