Aliansi Mahasiswa Siantar Menolak UU Omnibus Law

oleh -
Aliansi Mahasiswa Siantar Menolak UU Omnibus Law

Pematangsiantar | Aliansi Mahasiswa Siantar Bersatu (AMSB) yang terdiri dari GMKI, GMNI, PMvKRI, IMM, KSPM, AMM, Melakukan Aksi Damai didepan kantor DPRD dan Kantor Walikota Siantar, Senin (12/10/2020).

Dalam aksi orasinya, mereka disambut Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga dan Walikota beserta rombongan, meminta melalui Eksekutif, Legislatif Siantar agar Presiden Republik Indonesia  membuat PERPPU tentang UU Omnibuslaw yang dianggap menindas hak rakyat.

Para Mahasiswa ini juga membacakan pernyataan sikap bahwa, dengan disahkannya UU Omnibus Law merupakan sejarah kelam Bangsa Indonesia. “Undang Undang sapu jagat ini mendapat penolakan secara meluas. UU Cipta Pekerja ini, sangat kontroversial hanya menguntungkan segelintir pihak, merugikan banyak pihak termasuk pekerja,” ujar Mahasiswa

Mereka juga meminta untuk menghapus sistem PKWT dalam Undang- Undang Omnibus Law pasal 89. “Pada kontrak kerja tidak ada lagi batasan kontrak kerja, bisa seumur hidup buruh kontrak. Sistem seperti ini disebut Bung Karno, penghisap darah Manusia oleh Manusia dan merupakan ciri kapitalis,” imbuh Mahasiswa

Selain itu, Mahasiswa juga meminta penghapusan ijin Amdal yang dianggap merugikan lingkungan hidup, memberikan peluang kepada investor nakal yang bakal merusak lingkungàn hidup, dan mendapat tanggapan serius dari pemerhati Lingkungan Hidup.

“Sedangkan wajib ada ijin Amdal banyak perusahaan raksasa nyaman beroperasi dengan mengorbankan kerusakan lingkungan,” ujar Mahasiswa lagi

Para Mahasiswa ini juga menyoroti diperpanjangnya ijin HGU dari 30 tahun menjadi 90 tahun, sehingga membuat investor asing semakin digdaya dan membuat anak Bangsa tak bisa menikmati tanah leluhurnya.

“Sebagai bagian gelombang penolakan Omnibus Law yang telah terjadi diseluruh Wiayah Indonesia. Kami menepis segala tuduhan gerakan ditunggangi kepentingan politis. Disebut juga termakan hoax (dishub informasi), bahkan dibenturkan dengan buzzer sebagai stratefi melemahkan legimitasi mahasiswa,” tegas Mahasiswa.

Menanggapi hal ini, Walikota Pematang Siantar mengatakan, tidak mungkin pihaknya memaksakan tuntutan para Mahasiswa. “Kalau kurang puas dengan Undang- Undang tersebut boleh disampaikan ke DPR- RI, dan akan difasilitasi berangkat sebanyak 5 orang. Bila ada yang kurang, pas boleh disampaikan disana (Jakarta- red),” kata Walikota.

Walikota juga menawarkan makanan dan minuman kepada para Mahasiswa yang berunjuk rasa, namun ditolak. “Yang paling penting aspirasi ini Pak Wali,” kata Mahasiswa

Sedangkan Ketua DPRD P Siantar menyampaikan, akan membawa pernyataan orasi para Mahasiswa ke DPR RI di Jakarta.

Pantauan awak media saat  AMSB meninggalkan DPRD sembari, berteriak melalui pengeras suara, bahwa DPRD Siantar dan Walikota “mandul”,  dan sama saja dengan DPR RI di Jakarta. Selain itu para Mahasiswa melantunkan nyanyian Iwan Fals “Wakil rakyat seharusnya merakyat, bukan tidur waktu sidang soal rakyat” .

Usai menyampaikan orasinya, para Mahasiswa menuju Kantor Walikota, namun hanya sampai didepan pintu gerbang saja, dikarenakan dihalangi  Satpol-PP dan Polisi, yang telah menutup jalan masuk. (Maringan.S)