Keuangan

12
Okt 2017
Presiden Ingatkan Warga Tidak Gampangan "Sekolahkan" Sertifikat Ditulis oleh POSKOTA/ND
PDF Print E-mail

BERITANUSA – Masyarakat yang menerima sertifikat tanah melalui program gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hendaknya jangan mudah ‘menyekolahkan’ atau menggadaikan ke bank untuk kebutuhan konsumtif atau yang tidak perlu.

Baca selanjutnya...
 
10
Okt 2017
BPK: Penerbitan SKL BLBI BDNI Merugikan Negara Rp4,58 Triliun Ditulis oleh ANTARA/ND
PDF Print E-mail

XXBERITANUSA – Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) sebesar Rp4,58 triliun.

Baca selanjutnya...
 
09
Okt 2017
OJK: Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp105 Triliun Ditulis oleh WARTAEKONOMI/ND
PDF Print E-mail

BERITANUSA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum dalam Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk mewaspadai maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal.

Baca selanjutnya...
 
03
Okt 2017
Ditjen Pajak Konsisten Memburu Harta Tersembunyi Ditulis oleh KONTAN/ND
PDF Print E-mail

BERITANUSA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak tak perlu takut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Baca selanjutnya...
 
29
Sep 2017
Kiat untuk Terhindar dari Penegakan Hukum Pajak Ditulis oleh KONTAN/ND
PDF Print E-mail

BERITANUSA – Usai mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017, Direktur Jenderal Pajak pada 22 September 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Baca selanjutnya...
 

Halaman 6 dari 20

Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us