09
Jul 2018
Sri Mulyani: Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Perubahan APBN
Ditulis oleh BERITANUSA/NUH/KUMPARAN
PDF Print E-mail

BERITANUSA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tak akan mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini. Dia mengklaim postur anggaran negara cukup sehat dan tak terlalu meleset dari target.

Selama semester I 2018, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan realisasi semester I 2017 yang sebesar Rp 175 triliun. Sementara itu, pemerintah juga menurunkan target defisit anggaran selama tahun ini menjadi 2,12% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari sebelumnya 2,19% terhadap PDB.

"Karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari yang direncanakan, maka bapak presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kami tidak melakukan APBN Perubahan," ujar Sri Mulyani di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, ini menegaskan pemerintah akan tetap menjaga kondisi ekonomi domestik dari tekanan global yang saat ini terus terjadi. Bahkan, dia mengaku sudah bertemu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk menanyakan sektor industri mana yang perlu mendapat insentif dari pemerintah.

"Sisi dukungan yang bisa kami berikan agar mereka tetap bisa menggunakan kesempatan dalam meningkatkan ekspor, mengelola impor agar tidak meningkatkan tekanan eksternal balance. Dan kami bersama-sama dengan otoritas moneter dan OJK terus menjaga agar dalam menghadapi gejolak global tetap bisa menjaga ekonomi stabil dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pelaksanaan APBN dalam enam bulan pertama tahun ini menunjukkan tren cukup positif. Dia mengatakan terjadi pertumbuhan dari sektor perpajakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dari sisi makro ekonomi pertumbuhan (ekonomi) semester I diperkirakan 5.1%. Dari sisi penerimaan perpajakan semester PPh non migas tumbuh 14,9%, Itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 6% dan tahun 2016 hanya 7%," katanya.

Sementara dari sektor PPh Migas, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan penerimaannya meningkat 9%. Adapun secara keseluruhan kepatuhan Wajib Pajak melalui laporan SPT pribadi naik 14% dan dari badan usaha tumbuh 11,2%.

"Kalau lihat dari penerimaan perpajakan, kita melihat suatu dinamika ekonomi yang cukup positif," ujarnya. Sedangkan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sri Mulyani mengatakan karena harga minyak dunia yang meroket dan kurs rupiah terhadap dolar melemah, penerimaan dari sumber daya alam migas malah mengalami peningkatan hingga 47,9%. Dari Bea dan Cukai, penerimaannya tumbuh hingga 16,7% atau paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.(*)

Sri Mulyani: Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Perubahan APBN
 


Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us