25
Jun 2018
Rita, Bupati Kukar Dituntut 15 Tahun Penjara
Ditulis oleh BERITANUSA/NUH/KUMPARAN
PDF Print E-mail

BERITANUSA - Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin. Khairudin sendiri dituntut 13 tahun penjara dan pidana denda Rp 750 juta dalam kasus ini.

"Meminta majelis hakim untuk menyatakan terdakwa satu Rita dan terdakwa Khairudin telah melakukan tindak pidana korupsi. Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1, Rita Widyasari, selama 15 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 750 juta,"  ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan kepada Rita berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman pidana pokok.

Dalam kasus ini, jaksa menyakini Rita menerima suap Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP), Hery Susanto Gun alias Abun. Suap itu terkait dengan pemberian izin lokasi kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 16 ribu hektare.

Atas perizinan tersebut, Rita menerima uang kompensasi dari Hery sejumlah Rp 6 miliar yang dikirimkan ke rekening Bank Mandiri milik Rita. Dengan rincian penerimaan pada tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp 1 miliar dan pada tanggal 5 Agustus 2010 sebesar Rp 5 miliar.

Saat ini, Herry telah divonis bersalah divonis 3,5 tahun penjara dan pidana Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Perbuatan Rita itu dinilai sudah memenuhi unsur dalam pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara dalam kasus gratifikasi, jaksa menyakini Rita selama menjabat bupati bersama-sama dengan Khairuddin menerima uang dari para pemohon izin dan para kontraktor di Pemkab Kukar seluruhnya sekitar Rp 248 miliar. Uang itu diterima selama kurun waktu Juni 2010 hingga Agustus 2017.

"Bahwa perbuatan terdakwa satu (Rita) bersama sama dengan terdakwa dua (Khairuddin) menerima gratifikasi yang seluruhnya Rp 2.489.440.000, yang berhubungan dengan perizinan dan pungutan fee di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah gratifikasi," lanjut jaksa.

Jaksa menguraikan proses penerimaan uang dari rekanan itu. Jaksa menyebut penerimaan uang berawal ketika Rita usai terpilih menjadi Bupati Kukar untuk periode 2010-2015, Rita meminta kepada Khairudin yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD setempat menjadi salah satu tim pemenangannya yang dikenal dengan sebutan tim 11.

"Setelah terdakwa I dilantik sebagai bupati, lalu menugaskan terdakwa II untuk membantu tugas terdakwa I antara lain meminta untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara," ucap jaksa.

Khairudin menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada para kepala dinas Kabupaten Kutai Kartanegara agar meminta sejumlah uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Dari fakta persidangan, terdakwa menerima pemberian uang dari saksi para pemohon izin, dan kontraktor proyek-proyek dalam kurun waktu Juni 2010 sampai Agutus 2017, tidak melaporkan gratifkasi tersebut pada KPK dalam tempo yang telah ditentukan," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin dinilai telah melanggar pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam tuntutanya, jaksa menyampaikan hal yang memberatkan yakni keduanya tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan berbelit-belit dalam persidangan. Sedangkan hal yang meringankan yakni keduanya belum pernah terkena hukuman penjara.(*)

Rita, Bupati Kukar Dituntut 15 Tahun Penjara
 


Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us