09
Jun 2018
Astaga! Ada 117 Pemda Belum Bagikan THR dan Gaji Ke-13
Ditulis oleh BERITANUSA/NUH/KUMPARAN
PDF Print E-mail

BERITANUSA - Beberapa pemerintah daerah sempat ragu dan bingung dalam mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, anggaran yang disediakan untuk itu tidak tersedia dalam APBD yang telah diketok oleh DPRD.

Saat ini Kemendagri mencatat ada 117 pemda yang belum membagikan THR dan Gaji ke-13 PNSnya.

"Terhadap 542 daerah se-Indonesia yang telah menganggarkan gaji ke-13 dan gaji ke-14, berdasarkan data sementara yang diperoleh pada tanggal 6 juni 2018, 425 daerah di antaranya yaitu 27 provinsi dan 398 kabupaten/kota sudah dan terjadwal membayarkan THR dan gaji ke-13 pada tanggal 7 Juni 2018 dan angka tersebut terus meningkat dan sampai dengan sore hari tanggal 8 Juni 2018 semua daerah telah membayarkan THR dan gaji ke - 13 Tahun 2018," jelas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin dalam keterangannya Jumat (8/6).

Kementerian Dalam Negeri meminta agar pemerintah daerah bisa mengatur keuangannya untuk menyediakan anggaran THR dan Gaji ke-13 para PNS tersebut.

"Diharapkan pemerintah daerah tidak ada keraguan untuk menyediakan dan mencairkan THR dan gaji ke-13 bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan PNSD Tahun 2018 karena telah memilki landasan hukum," kata Syarifuddin. .

Syarifuddin mengatakan bahwa kebijakan pemberian THR dan Gaji ke 13, telah tercantum dan diamanatkan dalam PP 18 tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Selain itu ada PP 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun yang menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dan mencairkan THR dan Gaji ke - 13 Tahun 2018.

Selain itu, lanjut Syarifuddin, pemerintah daerah tidak perlu bingung untuk mencairkan dana THR PNS daerah tersebut. Sebab, sudah ada landasan hukum yang jelas.

"Diharapkan pemerintah daerah tidak ada keraguan untuk menyediakan dan mencairkan THR dan gaji ke - 13 bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan PNSD Tahun 2018 karena telah memiliki landasan hukum," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah kebingungan dengan instruksi pemerintah pusat ini. Sebab dalam APBD masing-masing pemda tersebut beberapa di antaranya sudah di-plot untuk pos anggaran yang lain. Salah satu pemda yang keras menyuarakan hal ini adalah Pemkot Surabaya.

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan pembayaran THR dan Gaji ke-13 kepada PNS. Sebab, APBD yang sudah diketok oleh DPRD tidak menganggarkan pembayaran THR dan Gaji ke-13.(*)

Astaga! Ada 117 Pemda Belum Bagikan THR dan Gaji Ke-13
 


Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us