10
Feb 2018
Zumi Zola Terpaksa Beri 'Uang Ketok' ke Anggota DPRD Jambi
Ditulis oleh BERITANUSA/NUH/TRIBUNNEWS
PDF Print E-mail

BERITANUSA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai tersangka penerima gratifikasi Rp 6 miliar dari fee sejumlah proyek yang dikumpulkan Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arfan.

Uang tersebut diantaranya diperuntukkan sebagai uang "ketok palu" pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi Tahun Anggaran 2018.

Kuasa hukum Gubernur Jambi Zumi Zola, Muhammad Farizi, menyatakan kliennya dan pejabat Pemprov Jambi terpaksa memenuhi permintaan "uang ketok" tersebut karena adanya ancaman tidak disahkannya RAPBD Pemprov Jambi.

"Dari sisi hukum mencermati fakta yang ada masalah ini diawali dengan adanya pemaksaan berupa 'uang ketok' yang diminta oknum di DPRD. Ancaman yang diberikan adalah, mereka tidak akan hadir dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2018 jika 'uang ketok' itu tidak dikabulkan," ujar Farizi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Menurutnya, Zumi Zola selaku gubernur dan beberapa pejabat Pemprov Jambi sempat menyepakati untuk tidak mengabulkan permintaan itu. Namun pihak oknum DPRD tetap memaksa dengan ancaman serupa hingga akhirnya direalisasikan permintaan tersebut.

"Akhirnya pemaksaan itu dituruti," ungkapnya.Zumi Zola berharap empat pejabat Pemprov Jambi yang telah ditetapkan tersangka dapat menceritakan adanya paksaan dalam proses pembahasan RAPBD Jambi 2018 itu kepada penyidik KPK.

"Nasi sudah menjadi bubur, fakta tak bisa dipungkiri, rekan-rekan pejabat pemerintahan Jambi diharapkan memberikan keterangan sejujur-jujurnya di depan penyidik KPK mengenai tindakan pemaksaan oleh oknum DPRD Jambi tersebut. Zumi Zola juga mengatakan bahwa pejabat pemerintah Provinsi Jambi murni menjadi korban dalam kasus ini," kata dia.

Farizi menceritakan awal mula kasus suap "uang ketok" pengesahan RAPBD Jambi 2018 hingga akhirnya turut menjerat Zumi Zola sebagai tersangka.

Sepengetahuan Zumi Zola, kasus suap tersebut berawal adanya desakan dari DPRD Jambi agar sejumlah proyek dimasukkan ke dalam RAPBD 2018 Pemprov Jambi.

Namun, Zumi Zola selaku gubernur menolak keinginan pihak DPRD itu. Sebab, keinginan pihak DPRD tidak melalui mekanisme.

Hal itu membuat pembahasan dan pengesahan RAPBD 2018 dari Pemprov Jambi berlarut-larut hingga akhirnya muncul permintaan "uang ketok" agar para anggota DPRD Jambi hadir dan mengesahkan RAPBD.

Menurutnya, Plt Sekda Erwan Malik dan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan adalah dua pejabat Pemprov Jambi yang berhadapan dengan DPRD saat proses tarik-ulur pembahasan RAPBD tersebut.

Dan Zumi Zola sendiri sempat mewanti-wanti jika proyek-proyek permintaan DPRD dimasukkan kepada RAPBD, maka bisa tercium oleh publik dan berpotensi bagian tindak pidana korupsi.

Menurut Farizi, sikap tegas Zumi yang menolak adanya penyuapan kepada pihak DPRD sempat disampaikannya saat pihak KPK melakukan OTT pada pada 29 November 2017.

Menurutnya, saat terjadi OTT itu, Zumi Zola sempat menelepon pejabat Pemprov Jambi yang belakangan diketahui dia juga ikut diamankan oleh tim KPK.

"Beliau mempertanyakan apakah ada pejabat pemerintah yang ikut diciduk KPK. Kira-kira Pak Zumi Zola berbicara begini. Dari dulu saya sudah bilang jangan ikuti permintaan-permintaan itu. Sekarang ini bagaimana ceritanya," jelas Farizi menirukan ucapan Zumi Zola.

Farizi meyakini KPK memiliki rekaman penyadapan pembicaraan Zumi itu. Ia berharap penyidik KPK mempertimbangka rekaman tersebut.

Pada 24 Januari 2018, KPK menetapkan Gubernur Jambi, Zumi Zola, bersama anak buahnya, Plt Kepala Dinas PUPR, Arfan, sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi atau suap sebesar Rp6 miliar.

Uang tersebut dikumpulkan oleh Arfan dari fee sejumlah proyek di lingkungan PUPR selama Zumi menjabat sebagai gubernur.

Uang tersebut di antaranya diperuntukkan untuk "ketok palu" pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018.

Keduanya dijerat dengan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Zumi dan anak buahnya selaku penyelenggara negara terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahundenda paling banyak Rp 1 miliar.

Kasus yang menjerat Zumi Zola dan Arfan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh KPK atas kasus suap dari tiga pejabat Pemprov Jambi kepada anggota DPRD setempat, Supriono, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 29 November 2017.

KPK menyita uang sebesar Rp 4,9 miliar yang diduga diberikan dari pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD setempat.

Uang tersebut diduga bagian suap dari total commitment fee Rp 6 miliar untuk "ketok palu" pemulusan pengesahan RAPBD Pemprov Jambi TA 2018.

Tiga pejabat pemprov sekaligus anak buah Zumi Zola yang ditangkap dan disangkakan sebagai pemberi suap adalah Erwan Malik selaku Plt Sekda Provinsi Jambi, Arfan selaku plt Kepala Dinas PUPR dan Saifuddin (SAI) selaku Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi.

Adapun anggota DPRD Jambi, Supriono, disangkakan sebagai penerima.

KPK juga melakukan pencegahan kepada dua pengusaha di Jambi yang diduga mengetahui setoran dana yakni, Ali Tonang sebagai Direktur PT Chalik Suleiman dan Joe Fandy Yoesman.

Banyak Brankas di Vila Zumi

Selain menetapkan tersangka, KPK juga meneggeledah rumah dinas dan sumah pribadi Zumi Zola, vila Zumi Zola, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan rumah seorang saksi di Jambi pada 31 Januari dan 1 Februari 2018 untuk mencari barang bukti terkait kasus Zumi Zola dan Arfan.

Penyidik menemukan dan menyita uang dalam bentuk mata uang Dollar AS dan rupiah serta sejumlah dokumen, dari penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal dan vila Zumi Zola tersebut.

Barang bukti uang ditemukan penyidik di dalam brankas.

Menurut Muhammad Farizi, vila yang digeledah itu adalah milik orang tua Zumi Zola.

Ia tak menampik ada beberapa brankas di dalam vila tersebut. Namun menurutnya sebagian brankas itu adalah milik keluarga besar Zumi.

"Uangnya kan kita belum tahu yang mana. Karena pada saat digeledah Zumi Zola kan nggak ada di sana. Itu brankas-brankas kan punya keluarga besar, nanti kami cek yang mana yang disita," ujarnya.

Farizi memastikan Zumi akan kooperatif kepada penyidik KPK jika diperiksa sebagai tersangka.

Zumi juga siap menjelaskan tentang brankas beserta uang yang ditemukan asal-uzul asetnya.

"Pak Zumi Zola juga siap menjelaskan perihal penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan rumah pribadinya yang beberapa waktu dilakukan.(*)

Zumi Zola Terpaksa Beri 'Uang Ketok' ke Anggota DPRD Jambi
 


Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us