05
Feb 2018
Golkar Sesalkan Bupati Jombang Terjerat OTT KPK
Ditulis oleh METROTVNEWS/ND
PDF Print E-mail

BERITANUSA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan agar kader maupun calon kepala daerah untuk tidak mencari dana kampanye lewat pungutan liar (pungli).

Ia menyesali tindakan itu dilakukan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang juga ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.

"Mengambil dana dari pungli kesehatan dari puskemas saya kira tindakan yang tidak baik, apa pun pungutan pada masyarakat itu harus disepakati di dalam peraturan daerah dan tindakan itu (Nyono) memang ilegal," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Ace menuturkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tegas menyampaikan kepada seluruh kadernya agar menghindari praktik korupsi. Pasalnya, berurusan dengan Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Dari sejak awal dan jelas sekali keinginan Partai Golkar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Seharusnya itu menjadi pelajaran buat seluruh kader Partai Golkar untuk menghindari tindakan yang tidak terpuji," tutur Anggota Komisi II DPR ini.

Dia berharap para calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar bisa mencari dana kampanye dari sumber yang jelas dan tidak melanggar hukum. Partai Golkar, kata dia, tak pernah menginstruksikan para calonnya itu untuk menghimpun dana pungli atau korupsi untuk kampanye.

"Kita inginnya dana-dana kampanye berasal dari sumber-sumber yang halal," imbuh dia.

Sementara itu, Nyono Suharli Wihandoko mengaku bersalah karena telah menerima suap dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Selistyawati. Ia pun mengaku ikhlas jika jabatannya dicopot.

Nyono menyadari dirinya juga harus mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD Golkar Jawa Timur. Menurut Nyono, hal ini demi mengikuti proses hukum.

"Saya ikhlas karena saya merasa bersalah melanggar hukum, sehingga perjalanan ini harus kita lakukan dan ikuti proses hukum," kata Nyono usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 4 Februari 2018.

Nyono terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu, 3 Februari 2018. Tim KPK menemukan bukti uang tunai Rp25.550.000 dan USD9.500 yang diduga hasil suap dari Inna.

Golkar Sesalkan Bupati Jombang Terjerat OTT KPK
 


Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us