13
Nov 2017
KPK: Harus Izin Jokowi, Alasan Setya Novanto Mengada-ada
Ditulis oleh BERBAGAISUMBER/ND
PDF Print E-mail

BERITANUSA – Ketua DPR RI Setya Novanto kembali absen dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/11/2017). Sedianya dia akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Kepastian soal ketidakhadiran Setya Novanto pun disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah.  “KPK menerima surat atas nama yang bersangkutan sebagai Ketua DPR, berisi: tidak dapat hadir karena alasan persetujuan tertulis Presiden, hak imunitas DPR dan ada HUT Golkar di NTT,” kata Febri, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menilai alasan ketidakhadiran  Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tersebut mengada-ada.

“Iya alasan itu alasan mengada-ada. Dengar saja dulu, pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari Presiden . Ini suatu mengada-ada,” timpalnya.

 

Hal itu, menurutnya, berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi Pasal 224 Ayat 5 dan Pasal 245 Ayat 1 UU MD3, tidak membatalkan Pasal 245 Ayat 3 Poin c.

Dengan demikian, pemeriksaan anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus, yakni korupsi, narkoba, dan terorisme, tidak memerlukan izin dari Presiden.

“Tidak sama sekali kok tidak harus izin, baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden,” imbuh Syarif.

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi bersikeras KPK harus mendapat izin dari Presiden. Dia memakai Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang MD3 sebagai dasarnya.

“Di sana kan kami berdasarkan UUD 45 nomor 20 A ayat 3 yang menyatakan bahwa anggota dewan mempunyai hak imunitas. Kedua, kami berdasarkan UU Nomor 8 MD3 Pasal 80 f menyatakan anggota dewan memiliki hak imunitas, kemudian kami kembalikan pada pasal 224 ayat 5 bila anggota dewan sedang menjalankan tugas harus minta izin daripada MKD yang oleh MK sebagaimana putusan nomor 76 tahun 2014 telah diubah menjadi wajib mendapat izin Presiden,” kata Yunadi, di Gedung MK, Senin (13/11/2017).

Menurut dia, KPK memanggil Setya Novanto sebagai anggota DPR. Oleh karena itu, yang menulis surat untuk KPK adalah DPR.

“Untuk KPK janganlah memaksakan kehendak untuk memanggil Setya Novanto. Janganlah mengudetakan orang kalau memang tidak bersalah,” imbuhnya.

KPK: Harus Izin Jokowi, Alasan Setya Novanto Mengada-ada
 

Polling

Yakinkah Anda Indonesia Akan Lebih Baik Dibawah Kepemimpinan Jokowi-JK?
  Results

Follow us